NOTARIUS
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Articles
40 Documents
Search results for
, issue
"Vol 15, No 1 (2022): Notarius"
:
40 Documents
clear
<![CDATA[Implementasi Penerbitan Sim D Bagi Penyandang Disabilitas Di Polrestabes Semarang Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi ]]>
<![CDATA[Seko Novriansyah]]>;
<![CDATA[Luluk Lusiati Cahyarini]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i1.46036
<![CDATA[AbstractThe rights of persons with disabilities must be achieved so that persons with disabilities can play a role intheir social environment, and have independence in real izing their own welfare. The purpose of writing this journal is to determine the implementation of SIM D Issuance for Persons with Disabilities in Semarang Police and the obstacles faced by Polrestabes Semarang in the process of implementing SIM Dissuance for persons with disabilities based on the Chief of Police Regulation Number 9 of 20l2. The method used in this research is socio logical juridical research. with analytical descriptive specifications, the results of this study indicate that the issuance of SIM D for persons with disabilities atthe Semarang Police Station is in accordance with Police Regulation Number 9 of 20l2 but its implementation has not been optimal. Obstacles faced by the Semarang Police and its efforts:lack ofawareness of persons with disabilities on the importance of SIM D, it is necessary to socialize, ack of understanding of persons with disabilities about the procedures for the SIM D practicalexam,lack of understanding from the Semarang Police about the procedures for the SIM D practicalexam in obtaining SIM D services.Keywords: sim d; disabilities; polrestabes semarang. AbstrakHak penyandang disabilitas harus dicapaiagar penyandang disabilitas dapat berperan dalam lingkungan sosialnya, dan memiliki kemandirian dalam mewujudkan kesejahteraannya sendiri. Tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui implementasi Penerbitan SIM D Penyandang Disabilitas di Polrestabes Semarang dan kendala yang dihadapi Polrestabes Semarang dalam proses pelaksanaan Penerbitan SIM D bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 20l2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, dengan spesifikasi deskriptif analitik, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerbitan SIM D bagi penyandang disabiitas di Polrestabes Semarang sudah sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 9 Tahun 20l2 namun pelaksanaannya belum maksimal. Kendala yang dihadapi Polrestabes Semarang dan upayanya: kurangnya kesadaran penyandang disabilitas akan pentingnya SIM D, maka perlu sosialisasi, kurangnya pemahaman penyandang disabilitas tentang tata cara ujian praktek SIM D, kurangnya pemahaman dari Polrestabes Semarang tentang tata cara ujian praktek SIM D dalam pelayanan perolehan SIM D.Kata kunci: sim d; disabilitas; polrestabes semarang]]>
<![CDATA[Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Luar Pengadilan Melalui Proses Mediasi ]]>
<![CDATA[Dinda Ayu Putri Septiani]]>;
<![CDATA[Edith Ratna M.S.]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i1.46052
<![CDATA[The Land Office does not only handle or produce certificates but also plays a role in mediation for land dispute resolution. However, the existing rules in regulations with practice in the field often experience disharmony, which hinders mediation. The purpose of writing this journal, among others, is to find out the procedures for the implementation of mediation carried out by the National Land Agency in resolving disputes based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs regarding Land Case Settlement, this is to find out obstacles that can hinder the implementation of mediation carried out by the National Land Agency in resolving land disputes. The discussion results on writing this journal indicate that the implementation of mediation in resolving land disputes by BPN is said to be successful if the mediation results reach an agreement between the parties. There are obstacles in the implementation of land mediation carried out by BPN. These obstacles can be caused by the parties or by the mediator. Meanwhile, the land dispute mediation conducted by BPN has not all been in accordance with procedures, and there are obstacles in its implementation.Keywords: Non-litigation settlement; Mediation; Land Dispute.AbstrakKantor Pertanahan tidak hanya sekedar menangani atau membuat sertifikat tetapi berperan juga dalam hal mediasi untuk penyelesaian sengketa tanah. Namun aturan yang ada didalam regulasi dengan praktik di lapangan sering mengalami disharmonisasi yang menghambat mediasi. Tujuan penulisan Jurnal ini antara lain untuk mengetahui tata pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Badan pertanahan Nasional dalam penyelesaian sengketa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, hal ini untuk mengetahui kendala yang dapat menghambat pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaiang sengketa tanah. Hasil dari pembahasan penulisan jurnal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan oleh BPN dikatakan berhasil jika hasil mediasi mencapai kata sepakat diantara para pihak. Terdapat kendala dalam pelaksanaan mediasi pertanahan yang dilakukan oleh BPN, kendala tersebut bisa disebabkan oleh para pihak ataupun dari mediator. Sementara itu pelaksanaan mediasi sengketa tanah yang dilakukan oleh BPN belum semua sesuai dengan prosedur dan terdapat kendala dalam pelaksanaannya.Kata Kunci : Penyelesaian Non-Litigasi; Mediasi; Sengketa Tanah.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pada Obat Tradisional di Daerah Karo Berdasarkan Prespektif Hak Kekayaan Intelektual ]]>
<![CDATA[Oren Basta Anugerah]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i1.46030
<![CDATA[Indonesia has a rich knowledge of traditional medicine and medicinal plants amounted to approximately 9605 (Nine thousand six hundred and five) species of medicinal plants. The problems are legal protection of traditional medicines according to Intellectual Property Rights, and the role of the government in the use of traditional medicinal knowledge in the perspective of intellectual property law in Karo District. The authors used an applied normative approach. Data collection in the writing of this research was carried out by means of literature study and document study. The data obtained were managed using qualitative analysis. Based on the results of the study showed that: (1) The Legal protection of traditional medicines according to intellectual property rights includes obtaining an invention and then seeking legal protection, as well as the process of commercializing the invention until it is profitable.(2) The role of the government in the use of traditional medicinal knowledge in the perspective of intellectual property law in Karo Regency, namely: the government has a role as an institution that supports the exclusive ownership of traditional knowledge by making intellectual property the part that determines who and how people or institutions can use it.Keywords: Legal Protection; Traditional Medicine; Traditional Knowledge AbstrakIndonesia kaya akan pengetahuan obat tradisional dan tanaman obat yang berjumlah kurang lebih 9.606 (Sembilan ribu enam ratus enam) spesies tanaman obat. Permasalahan adalah perlindungan hukum terhadap obat-obatan tradisional menurut Hak Kekayaan Intelektual, dan peran pemerintah terhadap penggunaan pengetahuan obat tradisional dalam perspektif hukum kekayaan intelektual di Kabupaten Karo. Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka. Data yang diperoleh dikelola menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa: Perlindungan hukum terhadap obat-obatan tradisional menurut Hak Kekayaan Intelektual baik itu memperoleh invensi untuk kemudian dicarikan pelindungan hukumnya, serta proses komersialisasi invensi sampai dengan memperoleh keuntungan. Peran pemerintah terhadap penggunaan pengetahuan obat tradisional dalam perspektif hukum kekayaan intelektual di Kabupaten Karo yaitu: pemerintah memiliki peran sebagai lembaga yang menjadi pendukung kepemilikan eksklusif pengetahuan tradisional dengan mejadikan kekayaan intelektual sebagai bagian yang menentukan siapa dan bagaimana orang atau lembaga dapat memanfaatkannya.Kata kunci: perlindungan hukum; obat-obatan tradisional; hak kekayaan intelektual]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Permasalahan Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris/PPAT (Analisis Terhadap Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/Pn.Smg) ]]>
<![CDATA[Sesaria Arimbi]]>;
<![CDATA[Widhi Handoko]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i1.46047
<![CDATA[The legal action of making a sale and purchase deed (AJB) must meet the requirements in the form of a photocopy of the family card, identity card, land and building tax, certificate, marriage certificate and husband and wife approval. Such conditions must be fulfilled in order for a deed to be authentic. Decision Number 210/Pid.B/2018/PN.Smg did not fulfill the presence of Tumiyem and her husband as the party entitled to the land and gave signatures in the making of the AJB made by Notary/PPAT SUGIHARTO. This research used socio-legal method by examining in depth various facts for problem solving in this research. The research specification used is descriptive analytical, data and facts obtained, then described descriptively and systematically. The data used are primary and secondary data. The absence of the parties and the not reading the deed by the Notary / PPAT in the drafting of the AJB resulted in the deed losing its authenticity and could become the basis for the claim of the injured party because there is no guarantee of legal certainty of the party entitled to the land.Keywords : authentic; deed of sale and purchase; loss.AbstrakPerbuatan hukum pembuatan akta jual beli (AJB) harus memenuhi syarat-syarat berupa foto copy KTP, KK, PBB, sertifikat, Surat Nikah dan persetujuan Suami Istri. Syarat-syarat demikian harus dipenuhi agar suatu akta dinyatakan otentik. Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN.Smg ini tidak memenuhi kehadiran Tumiyem dan suaminya selaku pihak yang berhak atas tanah dan memberikan tanda tangan dalam pembuatan AJB yang dibuat oleh Notaris/PPAT SUGIHARTO.. Jenis penelitian menggunakan Socio legal research dengan cara memeriksa secara mendalam berbagai fakta untuk pemecahan masalah dalam tesis ini. Spesifikasi penelitian yang dipakai ialah deskriptif analitis, data dan fakta-fakta yang diperoleh, kemudian diuraikan secara deskriptif dan tersistematis. Adapun data yang digunakan yakni data primer, dan data sekunder.Ketidakhadiran pihak dan tidak dibacakannya akta oleh Notaris/PPAT dalam pembuatan AJB mengakibatkan akta kehilangan sifat otentiknya dan bisa saja menjadi dasar gugatan pihak yang dirugikan karena tidak adanya jaminan kepastian hukum pihak yang berhak atas tanah itu.Kata kunci : otentik; akta jual beli; kerugian.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Jual Beli Tanah Untuk Kepentingan Perusahaan Swasta Dengan Akta Pelepasan Hak ]]>
<![CDATA[Rolan Napitupulu]]>;
<![CDATA[Agus Sarono]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i1.46031
<![CDATA[The deed of relinquishment of rights is made by a notary and has legal consequences for the parties involved in making the deed. The purpose of writing this journal is to find out the process of making a release deed made by a notary and the legal consequences of buying and selling land for the benefit of a private company with a deed of relinquishing land rights. The research method used is normative research. The results of this journal's discussion are the process of making the deed of land release by a notary starting from deliberation by the parties related to the form and amount of compensation after agreeing, then signing the deed and submitting an application to the land Office, and the legal consequences arising from the deed of land release, namely the right to the land becomes abolished and becomes State land. The conclusion of this journal is that the deed of relinquishing the rights was made after an agreement was made between the parties and the legal consequence of this was that the land title became State land again and the private company had to apply to the land Office.Keywords: legal consequences; deed of relinquishment of rights; private companies AbstrakAkta pelepasan hak dibuat oleh Notaris dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menetahui proses pembuatan akta pelepasan hak yang dibuat oleh Notaris dan akibat hukum yang ditimbulkan atas jual beli tanah untuk kepentingan perusahaan swasta dengan akta pelepasan hak tanah. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Hasil pembahasan jurnal ini yaitu proses pembuatan akta pelepasan tanah oleh Notaris dimulai dari musyawarah oleh para pihak terkait dengan bentuk dan besaran ganti rugi setelah sepakat lalu tanda tangan akta tersebut dan melakukan pengajuan permohonan ke Kantor Pertanahan, dan akibat hukum yang ditimbulkan dengan akta pelepasan tanah yaitu hak atas tanah tersebut menjadi hapus dan menjadi tanah Negara. Simpulan dari jurnal ini yaitu akta pelepasan hak dibuat setelah adanya kesepakatan antara para pihak dan akibat hukumnya hak atas tanah tersebut menjadi tanah Negara kembali dan perusahaan swasta harus mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan.Kata Kunci: akibat hukum; akta pelepasan hak; perusahaan swasta]]>
<![CDATA[Prosedur Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor ]]>
<![CDATA[Muhamad Rivansyah Gunawan]]>;
<![CDATA[Siti Malikhatun Badriyah]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i1.46042
<![CDATA[Execution of the fiduciary’s object is carried out when the debtor is unable to fulfill his performance. To protect the interests of the aggrieved creditors, the object of collateral in the agreement must be executed to fulfill the creditor's interests. The purpose of this studyois to determine the procedure of the execution of thefiduciary’s object based on Law Number 42 of 1999 and knowing the obstacles in the execution of the fiduciary’s object in the motor vehicle loan agreement. The result is the execution of thefiduciary’s object according to Law Number 42 of 1999 is carried out by giving 3 times warning letters to debtors who are in default, then selling the object and sharing the proceeds of the sale with creditors and other related parties. The obstacles were objects of fiduciary that were transferred illegally, the loss of objects or debtors, the limitation of creditor’s human resources in the selection of prospective debtors, the absence of post-credit supervision, and the lack of information about fiduciary. The conclusion of this research is that the execution of fiduciary is in accordance with Law Number 42 of 1999 on Fiduciary, but there are still obstacles on its implementation.Keywords: Executions; Fiduciary Guarantee’s Object; Loan Agreement AbstrakEksekusi objek jaminan fidusia dilakukan ketika debitor tidak dapat memenuhi prestasinya, untuk melindungi kepentingan kreditor yang dirugikan harus dilakukan eksekusi atas objek jaminan dalam perjanjian untuk memenuhi kepentingan kreditor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan mengetahui hambatan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusiadalam perjanjian kredit kendaraan bermotor. Hasil dari pembahasan jurnal ini adalah pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 di1akukan dengan pemberian surat peringatan sebanyak 3(tiga) kali kepada debitor yang mengalami wanprestasi, kemudian menjual objek tersebut dan membagi hasil penjualan dengan kreditor dan pihak-pihak lain terkait. Hambatan yang dialami adalah objek jaminan fidusia yang dialihkan secara tidak resmi, hilanganya objek atau debitor, keterbatasan SDM dari kreditor dalam pemilihan calon debitor, tidak adanya pengawasan pasca kredit, dan kurangnya penyampaian informasi tentang jaminan fidusia kepada masyarakat. Simpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia namun masih terdapat kendala dalam praktiknya.Kata Kunci: Eksekusi; Jaminan Fidusia; Kredit]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Ekspedisi Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi Oleh Jasa Ekspedisi ]]>
<![CDATA[Karina Widi Kusuma]]>;
<![CDATA[Paramita Prananingtyas]]>;
<![CDATA[Anggita Doramia Lumbanraja]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i1.46058
<![CDATA[Default committed by courier services results in losses for consumers, so consumers are entitled to legal protection. The purpose of this research is to find out the defaults made by courier services to consumers and to know the legal protection for consumers who experience losses due to expedition services in accordance with the prevailing laws and regulations. The method used is the normative juridical research method. The results of this study found that the agreement between consumers and expedition services, namely expedition agreements, defaults that usually occur in shipping services, namely lost consumer goods, damaged goods, late goods, and legal protection for consumers who experience losses, namely compensation by the expedition. according to Article1 4 of Law no. 8 of 1999. Default committed by expedition is loss of goods, damage to goods and late goods, legal protection for consumers in the form of compensation from expedition services in the amount of the losses incurred.Keywords: Default; Forwarder; Consumer Protection.AbstrakWanprestasi yang di1akukan o1eh jasa ekspedisi menimbu1kan kerugian bagi konsumen, maka konsumen berhak untuk mendapatkan per1indungan hukum. Tujuan pene1itian ini ada1ah untuk mengetahui wanprestasi yang di1akukan o1eh jasa ekspedisi kepada konsumen dan mengetahui per1indungan hukum untuk konsumen yang menga1ami kerugian akibat jasa ekspedisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang belaku. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif. Hasi1 dari penelitian ini menemukan bahwa perjanjian antara konsumen dengan jasa ekspedisi yaitu perjanjian ekspedisi, wanprestasi yang biasa terjadi dida1am jasa ekspedisi yaitu barang konsumen yang hi1ang, barang rusak, barang ter1ambat, dan per1indungan hukum untuk konsumen yang menga1ami kerugian yaitu dengan ganti rugi o1eh pihak ekspedisi sesuai Pasa1 4 UU No. 8 Tahun 1999. Adanya wanprestasi yang di1akukan o1eh ekspedisi yaitu hi1angnya barang, rusaknya barang dan barang ter1ambat, per1indungan hukum untuk konsumen berupa ganti kerugian dari jasa ekspedisi sebesar ni1ai kerugian yang ditanggung.Kata Kunci: Wanprestasi; Ekspeditur; Perlindungan Konsumen.]]>
<![CDATA[Peran Dan Tanggung Jawab PPAT Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik ]]>
<![CDATA[Pradesti Elva Rachmayanti]]>;
<![CDATA[Ngadino Ngadino]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i1.46037
<![CDATA[The enactment of Ministerial Regulation ATR/BPN Number 5 of 2020 is starting to implement electronic mortgage rights services in every Land Office in Indonesia. Before the implementation of the electronic mortgage rights service, the task of the Land Deed Officials (PPAT) was to submit the Deed of Encumbrance (APHT) as well as registration of Mortgage Rights to the Land Office. However, after the regulation enacted the task of PPAT is only to convey APHT through an electronic system of mortgage rights. The purpose of this research is to see the submission of the APHT deed carried out by PPAT in the service of Electronic Mortgage Rights and the PPAT responsibility if there is an error in the electronic mortgage certificate. This study is using a normative juridical research method. The results showed that PPAT delivered APHT through the HT-el system by uploading APHT and other completeness documents. Then if there is an error in the Mortgage Certificate, it is not te responsibility of the PPAT but the creditor. Therefore, creditors are expected to be more careful when inputting data on the HT-el system so that there are no errors in the HT-el certificate.Keywords : land deed officials (ppat); electronic based mortgage rights; responsibility AbstrakDengan diberlakukannya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 pelayanan hak jaminan yang sebelumnya dengan cara manual saat ini mulai diberlakukan layanan hak tanggungan elektronik disetiap kantor pertanahan di Indonesia. Sebelum diberlakukannya pelayanan hak tanggungan elektronik tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah menyampaikan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) sekaligus dengan listing Hak Tanggungan ke Kantor Pertanahan. Namun pada regulasi Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 tugas PPAT hanya menyampaikan APHT melalui sistem elektronik hak tanggungan. Penelitian ini bertujuan agar diketahui penyampaian akta APHT yang dilakukan PPAT dalam pelayanan Hak Tanggungan Elektronik serta tanggungjawab PPAT apabila terdapat kesalahan dalam sertifikat hak tanggungan elektronik. Dalam penelitian ini memakai teknik penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa PPAT menyampaikan APHT melalui sistem HT-el dengan mengunggah APHT dan dokumen kelengkapan lainnya. Kemudian apabila terdapat kesalahan dalam sertifikat Hak Tanggungan bukan merupakan tanggung jawab PPAT melainkan kreditur. Oleh sebab itu, kreditur diharapkan agar lebih teliti saat menginput data pada sistem HT-el supaya tidak terdapat kesalahan dalam sertifikat HT-el.Kata Kunci : pejabat pembuat akta tanah (PPAT); hak tanggungan secara elektronik; tanggung jawabThe enactment of Ministerial Regulation ATR/BPN Number 5 of 2020 is starting to implement electronic mortgage rights services in every Land Office in Indonesia. Before the implementation of the electronic mortgage rights service, the task of the Land Deed Officials (PPAT) was to submit the Deed of Encumbrance (APHT) as well as registration of Mortgage Rights to the Land Office. However, after the regulation enacted the task of PPAT is only to convey APHT through an electronic system of mortgage rights. The purpose of this research is to see the submission of the APHT deed carried out by PPAT in the service of Electronic Mortgage Rights and the PPAT responsibility if there is an error in the electronic mortgage certificate. This study is using a normative juridical research method. The results showed that PPAT delivered APHT through the HT-el system by uploading APHT and other completeness documents. Then if there is an error in the Mortgage Certificate, it is not te responsibility of the PPAT but the creditor. Therefore, creditors are expected to be more careful when inputting data on the HT-el system so that there are no errors in the HT-el certificate.Keywords : land deed officials (ppat); electronic based mortgage rights; responsibility AbstrakDengan diberlakukannya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 pelayanan hak jaminan yang sebelumnya dengan cara manual saat ini mulai diberlakukan layanan hak tanggungan elektronik disetiap kantor pertanahan di Indonesia. Sebelum diberlakukannya pelayanan hak tanggungan elektronik tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah menyampaikan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) sekaligus dengan listing Hak Tanggungan ke Kantor Pertanahan. Namun pada regulasi Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 tugas PPAT hanya menyampaikan APHT melalui sistem elektronik hak tanggungan. Penelitian ini bertujuan agar diketahui penyampaian akta APHT yang dilakukan PPAT dalam pelayanan Hak Tanggungan Elektronik serta tanggungjawab PPAT apabila terdapat kesalahan dalam sertifikat hak tanggungan elektronik. Dalam penelitian ini memakai teknik penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa PPAT menyampaikan APHT melalui sistem HT-el dengan mengunggah APHT dan dokumen kelengkapan lainnya. Kemudian apabila terdapat kesalahan dalam sertifikat Hak Tanggungan bukan merupakan tanggung jawab PPAT melainkan kreditur. Oleh sebab itu, kreditur diharapkan agar lebih teliti saat menginput data pada sistem HT-el supaya tidak terdapat kesalahan dalam sertifikat HT-el.Kata Kunci : pejabat pembuat akta tanah (PPAT); hak tanggungan secara elektronik; tanggung jawab]]>
<![CDATA[Studi Komparasi Kebijakan Pengaturan Desain Industri Di Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual ]]>
<![CDATA[Haydar Khakim]]>;
<![CDATA[Widhi Handoko]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i1.46053
<![CDATA[One embodiment of ideas that have economic values and rights that need protection is Industrial Design. Industrial designs are not only regulated by developing countries like Indonesia, but also developed countries such as South Korea. It is hoped that the regulation of industrial designs in South Korea can be used as a reference for Indonesia in reforming the law on intellectual property rights in the field of industrial design in the future. This article uses the normative yuidic method, namely research on positive legal principles in legislation by using a statutory approach, concepts, and comparisons using secondary data sources. The research results of this article include: First, the policy of protecting the law on industrial design in Indonesia is currently still regulated in the UUDI (still valid for 20 years). Second, the intellectual property rights law policy in protecting industrial designs from the perspective of legal reform in the future is expected to make regulations in South Korea a comparison. Key words: industrial design regulations; indonesia; south korea; legal reform.AbstrakSalah satu perwujudan ide yang memiliki nilai dan hak ekonomi yang membutuhkan perlindungan adalah Desain Industri. Desain Industri tidak hanya diatur oleh Negara-negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga Negara Maju seperti Korea Selatan. Pengaturan Desain Industri di Negara Korea Selatan diharapkan dapat dijadikan acuan Indonesia dalam melakukan pembaharuan hukum Hak Kekayaan Intelektual bidang Desain Insustri di periode yang akan datang. Artikel ini menggunakan metode yuidis normatif yaitu penelitian terhadap asas hukum positif dalam perundang-undangan sengan mengunakan pendekatan undang-undang, konsep, dan perbandingan menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian dari artikel ini meliputi: Pertama, kebijakan perlindungan hukum Desain Industri di Indonesia saat ini masih diatur dalam UUDI (masih berlaku sejak 20 tahun lamanya). Kedua, kebijakan hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam perlindungan Desain Industri dalam perspektif pembaharuan hukum di masa yang akan datang diharapkan menjadikan aturan di Korea Selatan sebagai bahan pembanding.Kata kunci: pengaturan desain industri; indonesia; korea selatan; pembaharuan hukum.]]>
<![CDATA[Praktik Penerapan Asas Kepercayaan (Fiduciary Principle) dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Kepada Pegawai Perusahaan ]]>
<![CDATA[Bernadete Sonia Surya Santika]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i1.46032
<![CDATA[Nowadays, the practice of providing unsecured credit facilities (KTA) has been widely practiced. The provision of this facility is greatly supported by the application of the Fiduciary Principle, which was built on the results of the Bank cooperation with trusted customers. The interesting things to examine in this research is about realisation process of this KTA to employees of a company by considering the risk of loss even though it is based on the principle of trust. In this study using the Juridical Empirical method. The results of the research found that the principle of trust plays an important role in the process of granting credit, although in applying for Unsecured Credit Facilities, company employees are still required to comply with all requirements set by the bank. The KTA application process is also still going through an analysis procedure to consider whether the application is approved or not. Furthermore, the existence of Unsecured Loans has created a new trend for employees that can also bring positive and negative sides. From the emergence of these two impacts, it can be seen how effective the existence of Unsecured Loans is for employees.Keywords: Fiduciary Principle; Unsecured Credit; Bank PolicyAbstrakDewasa ini praktik Pemberian Fasilitas Kredit Tanpa Agunan (KTA) sudah banyak dilakukan. Pemberian fasilitas ini sangat ditunjang dengan penerapan Asas Kepercayaan (Fiduciary Principle) yang dibangun dari hasil Kerjasama Bank dengan nasabah yang terpercaya. Namun yang menarik untuk diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pemberian KTA terhadap pegawai sebuah perusahaan dengan mempertimbangkan resiko kerugian meskipun dilandasi dengan asas kepercayaan. Dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti menemukan bahwa asas kepercayaan memegang peranan penting dalam proses pemberian kredit, meskipun dalam mengajukan Fasilitas Kredit Tanpa Agunan, para karyawan perusahaan tetap wajib mematuhi seluruh persyaratan yang ditentukan bank. Proses pengajuan KTA juga masih melalui prosedur analisa untuk mempertimbangkan apakah pengajuan tersebut disetujui atau tidak. Selanjutnya dengan keberadaan Kredit Tanpa Agunan ini memunculkan trend baru bagi karyawan yang juga dapat membawa sisi positif dan juga sisi negatif. Dari munculnya kedua dampak tersebut dapat terlihat sejauh mana keefektifan keberadaan Kredit Tanpa Agunan bagi karyawan.Kata kunci: Asas Kepercayaan; Kredit Tanpa Agunan; Kebijakan Perbankan]]>
